Subscribe: RSS Twitter

Pasal 31 UUD1945:

  1. Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.
  2. Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.
  3. Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu system pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang.
  4. Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.
  5. Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.

icon-juragan-gadgetPemaknaan terhadap pasal tersebut sudah ditafsirkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusan perkara Nomor 012/PUU-III/2005 dalam perkara pengujuan UU APBN 2005, dalam putusannya Mahkamah menafsirkan pasal tersebut sebagai berikut:

“Kewajiban negara yang timbul dari hak warga negara untuk mendapatkan pendidikan yang dijamin oleh UUD 1945 adalah lebih luas dibandingkan dengan hak mendapatkan pendidikan dari yang bukan warga negara, yang dasar hukumnya selain Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 28E ayat (1) secara khusus adalah Pasal 31 ayat (1) UUD 1945.

Kewajiban negara terhadap warga negara dalam bidang pendidikan mempunyai dasar yang lebih fundamental, sebab salah satu tujuan didirikannya Negara Kesatuan Republik Indonesia (het doel van de staat) adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 dalam alinea keempat yang berbunyi,

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa …“

Dengan demikian, salah satu kewajiban tersebut melekat pada eksistensi negara dalam arti bahwa justru untuk mencerdaskan kehidupan bangsalah maka negara Indonesia dibentuk.

Hak warga negara untuk mendapatkan pendidikan tidak hanya sebatas kewajiban negara untuk menghormati dan melindungi tetapi menjadi kewajiban negara untuk memenuhi hak warga negara tersebut. Karena demikian pentingnya pendidikan bagi bangsa Indonesia, menyebabkan pendidikan tidak hanya semata-mata ditetapkan sebagai hak warga negara saja, bahkan UUD 1945 memandang perlu untuk menjadikan pendidikan dasar sebagai kewajiban warga negara.

Agar kewajiban warga negara dapat dipenuhi dengan baik maka UUD 1945, Pasal 31 ayat (2), mewajibkan kepada pemerintah untuk membiayainya.

Dari uraian di atas sudah sangat jelas bahwa: Salah satu makna dari kehadiran negara adalah justru untukmencerdaskan kehidupan bangsa, mencerdasakan kehidupan bangsa adalah menjadi kewajiban negara, karena itulah negara harus membiayai pendidikan nasional kita. Pemerintah harus mengusahakan dan menyelenggarakan satu system pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang.

Pada kenyataannya pendidikan nasional kita juga di usahakan dan diselenggarakan oleh masyarakat/warga negara, baik pada sektor pendidikan formal maupun pendidikan nonformal. Tidak ada satu kewajiban yang secara tegas dinyatakan dalam konstitusi bahwa tanggung jawab warga negara/masyarakat adalah menyelenggarakan sistem pendidikan nasional. Namun sebahagian warga negara telah mengambil kewajiban itu, membantu pemerintah dalam menyelenggarakan pendidikan nasional.

Pertanyaannya adalah apakah peranserta masyarakat dalam menyelenggarakan pendidikan masyarakat, bagian dari usaha warga negara membantu pemerintah atau telah membebani pemerintah dalam mencerdaskan kehidupan bangsa???. Jawabannya tentu sudah sangat pasti bawah Negara sudah sangat terbantu karena sebagian kewajibannya sudah diambil alih oleh sebagian warga negara.

Jika sebagian kewajiban negara sudah diambil alih oleh sebagian warga negara….pertanyaannya, haruskah pemerintah mengapresiasi atau malah sebagian dari aparat pemerintah dalam dunia pendidikan harus tutup mata atau terkadang bahkan tidak peduli??? Peran pemerintah secara langsung yang bersentuhan dengan lembaga pendidikan adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pendidikan dan seluruh jajarannya.

Pertanyaannya adalah sebagai wakil pemerintah, apakah aparat pemerintah yang bertugas dalam pembinaan satuan pendidikan di tingkat pusat sampai daerah provinsi/kabupaten/kota/kecamatan dan seterusnya sudah mengambil dan melaksanakan tugas, perannya dan fungsinya dengan baik dan maksimal???….tentu hanya merekalah yang mampu menjawabnya.

Fakta dilapangan berkata lain, hal ini di indikasikan oleh bagaimana pertumbuhan, perkembangan dan kapasitas satuan pendidikan kita beserta seluruh sistemya menampilkan diri jika di acu kepada tujuan sistem pendidikan nasional kita, sistem penjaminan mutu pendidikan nasional Indonesia, dan indikator indikator lain yang telah ditetapkan dan menjadi ukuran secara baku, ditambah lagi dengan tantangan persaingan global yang semakin “seru dan tajam”

Tidak jamannya lagi aparat pemerintah yang membina sistem pendidikan nasional Indonesia dalam semua tingkatan bermental “Juragan” . Kita dan anda semua adalah “Pelayan” maka layanilah seluruh warga negara kita dengan baik dengan cara mencurahkan pikiran, dan perhatian secara maksimal. Apakah kita dan anda tidak merasa malu hati kepada warga negara,  yang dengan berani mengambil tanggung jawab pemerintah berdiri di garda paling depan dalam usaha mencerdaskan kehidupan bangsanya, mereka telah bekerja sangat keras melalui berbagai jenis dan program pendidikan dan latihan agar warga negara kita memiliki pengetahuan yang tinggi, keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan, dan budi pekerti yang luhur.

Ayo kita bersama terutama aparat pemerintah dalam bidang pendidikan lebih berani mengmbil peran untuk melayani, karena jika kita dan anda ingin menjadi “Juragan” di satu masa, tidak ada cara lain yang paling baik kecuali belajar dan mau menjadi “Pelayan”, dan mau mengambil dan melaksanakan tanggung jawab untuk melayani sejak dini./Irwan Putra

Be Sociable, Share!

Coment On Facebook

Leave a Reply

© 2297 Irwan Putra · Subscribe: RSS Twitter · Irwantra Media designed by idp technology